Larangan Jual Beli Sperma dan Ovum dalam RUU Ketahanan Keluarga

Larangan Jual Beli Sperma dan Ovum dalam RUU Ketahanan Keluarga

Setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Salah satu hak asasi manusia ini dijamin dalam Pasal 28A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hal yang sama, sedangkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Adanya kehendak calon suami dan calon istri dalam sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan tentunya menciptakan harapan untuk memperoleh keturunan.

Memperoleh keturunan merupakan keinginan setiap orang. Kadang kala keinginan mempunyai anak yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan. Hadirnya keturunan dalam sebuah perkwinan selalu ditunggu oleh keluarga dan masyarakat. Bahkan ketika upacara perkawinan, masalah keturunan sudah ramai diperbincangkan. Apakah keturunannya nanti akan mirip ayahnya atau ibunya atau keduanya.

Keturunan menjadi hadiah dari Tuhan untuk dibimbing menjadi anugerah bagi Agama, Negara, Bangsa dan sekitarnya. Keturunan nantinya menjadi gambaran orang tua mereka. Keturunan juga perpanjangan nama kedua orang tua. Orang tua memperjuangkan segalanya demi keturunan mereka. Harapan ketika tua, keturunan dapat memelihara kedua orang tuanya dan harta kedua orang tuanya.

Sayangnya tidak semua pasangan yang baru menikah maupun sudah lama menikah memiliki keturunan. Walaupun beberapa kasus akhirnya dapat mempunyai keturunan ketika perkawinan sudah berusia belasan tahun. Berbagai faktor menjadi alasan suami istri sulit mendapatkan keturunan. Salah satu faktor tersebut adalah kualitas sperma atau ovum yang kurang baik.

Pemerintah dalam Prolegnas 2020 mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga yang di dalamnya memuat hak suami istri berkaitan dengan memperoleh keturunan. Hak suami istri berkaitan dengan memperoleh keturunan diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) RUU Ketahanan Keluarga. Pasal 26 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa suami istri dalam perkawinan yang sah berhak membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, penyimpangan seksual, dan penyiksaan seksual, serta memperoleh keturunan sebagai generasi penerus keluarga. Pasal 26 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga  menyatakan bahwa suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak memperoleh keturunan dan dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Lebih lanjut Pasal 26 ayat (3) RUU Ketahanan Keluarga manyatakan bahwa teknologi reproduksi bantuan dilakukan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan berdasarkan pada suatu indikasi medik.

Pembahasan yang berhubungan dengan pasal-pasal tersebut adalah Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, serta Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Pasal 31 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sucara sukarela, menerima donar sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 31 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta.

Masyarakat mencermati dan mempertanyakan ketentuan-ketentuan dalam RUU Ketahanan Keluarga di atas. Masyarakat mengganggap apa yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga dianggap terlalu mencampuri kegiatan suami istri sebagai individu. Masyarakat juga mempertanyakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, serta Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga yang mengancam pendonor sperma atau ovum untuk kebutuhan biologis atau kesehatan dengan ancaman pidana pedana dan pidana denda. Padahal ada beberapa keluarga yang membutuhkan donor sperma atau ovum untuk memperoleh keturunan, dan donor sperma atau ovum juga dibutuhkan untuk kepentingan penelitian dalam bidang kesehatan.

Tulisan ini membahas kedudukan Pasal 26 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga dalam hak asasi manusia, serta kedudukan ancaman donor sperma atau ovum dalam hukum pidana. Perlunya pembahasan untuk mengetahui apakah Pasal 26 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga merupakan ketentuan yang inkonstitusional dan melanggar hak asasi manusia. Ketentuan yang melanggar hak asasi manusia tentunya bukanlah ketentuan yang harus dipertahankan. Ancaman donor sperma atau ovum juga perlu dibahas untuk mengetahui kelayakan kriminalisasi pendonor sperma atau ovum.

Membahas mengenai RUU Ketahanan Keluarga, ada baiknya melihat Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga tersebut. Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga sendiri adalah naskah yang berisi hasil penelitian hukum dan penelitian lainnya terhadapa masalah katahanan keluarga yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Melihat Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga memberikan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 26 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa:

1.      Suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak memperoleh keturunan.

a.    Pengaturan ini sudah diatur dalam Pasal 28A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan.

b.    Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga mengenalkan bahwa dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat Direktorat Keluarga, artinya pengaturan tentang keluarga dan suami istri yang merupakan bagian keluarga sebagai subjek memang dimungkinkan.

2.    Dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan.

a.    Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengatur adanya upaya kehamilan di luar cara alamiah. Secara eksplisit, pengaturan tersebut juga mengatakan bahwa reproduksi dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi buatan. Ketentuan ini sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada masalah.

b.    Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa salah satu fungsi keluarga adalah perencanaan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia. Penjabaran cara memperoleh keturunan bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan. Selain dari pada itu, memang tidak ada cara yang bisa dilakukan. Pastilah ketika suami istri menginginkan keturunan, suami istri harus berusaha baik itu dengan cara alamiah atau teknologi buatan.

3.    Dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

a.    Pengaturan ini juga sudah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

b.    Pengertian reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dibatasi dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai upaya memperolah kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil. Sperma dan ovum yang digunakan dengan ini terbatas pada yang dimiliki suami istri yang bersangkutan. Tidak dapat digunakan sperma atau ovum dari pihak lain.

c.    Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah berdasarkan Pasal 40 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum yang mengatur mengenai keluarga dan harta waris. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah bertentangan dengan norma agama khususnya Agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Konsekuensi dari reproduksi dengan bantuan teknologi terbatas pada sperma atau ovum yang dimiliki suami istri adalah pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, serta Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Sperma atau ovum tidak boleh dijadikan sebagai objek dalam suatu perjanjian perdata baik itu jual-beli, donor cuma-cuma, maupun menerima. Pelakunya bahkan diancam dengan ancaman pidana. Masyarakat juga menilai bahwa ancaman pidana berlaku juga untuk perjanjian perdata berkaitan dengan penelitian dalam bidang kesehatan.

1.        Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Bahaya ketika sperma yang digunakan dalam reproduksi dengan teknologi buatan adalah kemungkinan adanya penyangkalan sahnya anak dari seorang suami, walaupun tidak ada perzinahan. Anak yang dilahirkan bukanlah anak secara biologis dari suami.

2.        Pasal 283 KUH Perdata menyatakan bahwa anak zina tidak dapat diakui dan tidak ada upaya hukum untuk peningkatan statusnya. Pengertian anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah atau kedua-duanya sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Bahaya lainnya terhadap pengunaan sperma atau ovum di luar suami istri yang bersangkutan adalah mengenai status anak.

3.        Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuuasaannya. Kemungkinan pemilik sperma atau ovum di luar suami istri akan menuntut kekuasaan orang tua berdasarkan pasal ini.

4.        Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengambilan dan pengiriman spesimen atau organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Penjelasannya bahwa pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan. Donor sperma atau ovum dengan ini boleh dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Reproduksi dengan teknologi buatan harus menggunakan sperma atau ovum dari suami istri. Jalan keluar apabila suami istri yang bersangkutan tidak dapat menggunakan sperma atau ovum miliknya sendiri adalah Pasal 17 RUU Ketahanan Keluarga yang menyatakan bahwa setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah dapat mengangkat anak sesuai dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjamin hak suami istri untuk memperolah keturunan sebagai generasi penerus bangsa.

Kesimpulannya peraturan yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga mengenai salah satu hak suami istri dalam memiliki keturunan dan caranya bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri yang menjamin adanya hak memiliki keturunan. Penjaminan hak asasi manusia yang dilakukan untuk melindungi warga negara harus ada secara legalitas dalam bentuk tulisan untuk memiliki kekuatan hukum.

Ancaman pidana berkaitan dengan jual beli, donor dan menerima sperma atau ovum merupakan perlindungan untuk suami, istri, anak, dan keluarga. Sperma atau ovum tidak dapat dijadikan objek dalam jual beli, donor atau penerimaan karena bertentangan dengan norma hukum. Perjanjian yang bertentangan dengan norma hukum menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum, dalam artian dianggap tidak pernah terjadi.

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan dimungkinkan untuk dilakukan lebih lanjut. Pandangan dari aspek lain selain hukum juga penting dalam menanggapi isi dari tulisan ini. Kritik dan saran yang membangun selalu manjadikan suatu hal kea rah lebih baik, termasuk untuk tulisan ini.

 

Sumber Bacaan:

P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.



It's Fun and Free to Support the Writers, Give Them a Cup of Coffee by Sharing Their Hard Work to Your Social Media. Let us Grow Together and Make more and more Creativities in Our Hands:


Comments

You must be Logged in to Post a Comment. OR Register Here for Only Less than 1 Minute!

Related Articles
About Author
Popular This Week
Recent Articles
Apr 6, 2020, 1:37 AM - Deni Riyandi
Apr 5, 2020, 1:02 PM - Andria Ranti
Apr 5, 2020, 10:15 AM - Singgih Tri Widodo
Mar 30, 2020, 2:11 PM - Shinta Kusuma
Mar 30, 2020, 2:01 PM - Indraz