Atasi Sikap Indisipliner PNS dengan Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Atasi Sikap Indisipliner PNS dengan Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah abdi masyarakat. Baik atau buruk perilaku PNS akan menjadi perhatian masyarakat. Perilaku dan sikap PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam mengemban tugasnya, PNS tidak terlepas dari aturan baik berupa hak, kewajiban atau pun sanksi.

Sanksi administratif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, baik peraturan pusat mau pun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, seharusnya dapat meningkatkan disiplin PNS dan dapat memberikan rasa takut bagi PNS untuk melanggar peraturan.

Dalam sebuah peraturan, umumnya telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar serta sanksi yang diberikan jika PNS melanggar ketentuan tersebut. Misalnya saja, dalam sebuah peraturan kepala daerah disebutkan bahwa seluruh PNS wajib mengikuti apel di lingkungan organisasi perangkat daerah atau unit kerja yang bersangkutan. Kemudian diatur juga misalnya dalam peraturan tersebut bahwa setiap PNS yang melanggar ketentuan, akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan jumlah ketidakhadiran PNS mengikuti apel dalam sebulan. Jika dalam sebulan tidak mengikuti apel tanpa alasan yang sah, maka dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian uang makan PNS sebanyak sekian persen dari jumlah kehadiran pada bulan berkenaan dan tidak diizinkan penugasan dalam dan luar daerah selama sekian bulan terhitung sejak bulan berikutnya.

Pemberian Sanksi biasanya ditetapkan oleh atasan secara berjenjang. Mulai dari pimpinan tertinggi hingga pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

Terkait hukuman disiplin, Mangkunegara mendefinisikan hukuman disiplin atau sanksi sebagai ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.

Sedangkan menurut Ivancevich, dkk hukuman disiplin atau sanksi didefinisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu. Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa sanksi jika diberikan setelah melalui pertimbangan yang cermat dan objektif dari semua aspek yang relevan dengan situasi yang terjadi dan digunakan secara efektif dapat menekan perilaku dalam organisasi.

Semakin berat sanksi yang diberikan akan membuat staf merasa takut untuk melanggar aturan serta akan membuat sikap dan perilaku indisipliner berkurang.

Hal ini didukung oleh beberapa fakta yang ada di lapangan, di mana dengan diterapkannya peraturan, sebagian besar PNS menaati aturan tersebut.

Sanksi adiministrasi seperti pemotongan uang makan dan tidak diizinkan perjalanan dinas, tentunya akan membuat PNS berfikir bahwa tambahan penghasilan mereka akan berkurang jika melanggar aturan. Meskipun tidak besar, tapi cukup berpengaruh bagi PNS yang penghasilannya rendah terutama staf.

Perjalanan dinas memang bukan tambahan penghasilan bagi PNS, namun bagian dari tugas dan fungsi PNS tersebut. Jika tidak mendapat izin melakukan perjalanan dinas, maka tugas dan fungsi PNS tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perjalanan dinas yang bersifat undangan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait tugas dan fungsi PNS tersebut biasanya berupa rapat koordinasi dan penyampaian informasi kebijakan-kebijakan baru bagi pemerintah daerah.

Jika PNS bersangkutan tidak dapat menghadiri undangan tersebut, tentunya akan terjadi misinformasi antara pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Hal inilah yang juga menjadi penyebab PNS berfikir untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Namun, meskipun sebuah peraturan sudah diterapkan, selalu saja terdapat sebagian PNS yang tidak taat pada peraturan.

Sanksi yang diberikan ternyata tidak membuat seluruh PNS takut melanggar peraturan. Sikap dan perilaku indisipliner PNS tidak berkurang. Sanksi yang diberikan dengan tujuan mendidik PNS, tidak membuat perilaku indisipliner tersebut jera. Misalkan saja soal penerapan apel tadi.

PNS yang melanggar aturan ini, menurut saya adalah PNS yang memang menganggap apel sebagai kegiatan yang tidak penting dan membuang-buang waktu. Mereka yang melanggar ini menganggap bahwa apel hanya sebuah formalitas saja, tidak ada kaitan dengan kinerja mereka sebagai PNS.

Mereka beralasan bahwa yang penting tugas mereka selesai tepat waktu dan tidak perlu melaksanakan apel. Mereka seolah tidak peduli pada aturan jam kerja. Menurut saya, perilaku seperti ini selain disebabkan oleh faktor internal PNS itu sendiri, juga disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya pembinaan yang kurang baik, kontrol pengawasan yang kurang ketat dan ketidak-tegasan penerapan sanksi dari atasan. Bahkan sanksi yang tidak tegas ini dapat membuat PNS yang sudah disiplin menjadi ketularan malas, karena mereka berfikir bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara yang disiplin dengan tidak disiplin.

Apalagi jika sanksi yang diberikan tersebut berkaitan dengan penghasilan atau penghargaan. Misalkan saja tentang sanksi apel tadi, jika yang melanggar tidak dipotong uang makannya atau selalu diberikan tugas perjalanan dinas, padahal sesuai aturan sedang dikenai sanksi administrasi, tentunya akan timbul kecemburuan sosial bagi PNS yang disiplin. Kedisiplinan mereka menjadi tidak berarti. Padahal sudah jelas aturan tentang sanksi itu harus adil diterapkan oleh atasan kepada bawahan. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Hal seperti ini adalah kenyataan yang masih banyak terjadi di lapangan dan lambat laun akan berpengaruh pada kinerja PNS itu sendiri. Jika PNS sebagai abdi masyarakat sudah tidak disiplin dan kinerjanya menurun, maka tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu penulis berhararap, dalam menerapkan sebuah aturan, atasan yang berwenang harus tegas menerapkan sanksi bagi PNS yang tidak disiplin agar membuat PNS tersebut jera dan meningkat disiplinnya. Selain itu, atasan juga harus tegas memberikan rewards bagi PNS yang sudah disiplin agar PNS tersebut merasa dihargai sehingga lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Jika sanksi yang diberikan terasa tidak merubah apa pun, maka perlu dievaluasi apakah perlu sanksi itu tetap diberikan atau hanya menjadi sebuah aturan tanpa makna.



It's Fun and Free to Support the Writers, Give Them a Cup of Coffee by Sharing Their Hard Work to Your Social Media. Let us Grow Together and Make more and more Creativities in Our Hands:


Comments

You must be Logged in to Post a Comment. OR Register Here for Only Less than 1 Minute!

About Author
Popular This Week
Recent Articles
Jun 9, 2020, 2:32 PM - Novi Kurnia
Jun 2, 2020, 3:25 PM - Deni Riyandi
Jun 2, 2020, 1:37 AM - Singgih Tri Widodo
May 23, 2020, 2:28 AM - Adre Zaif Rachman
May 23, 2020, 2:23 AM - Edin S. Djatikusuma
May 21, 2020, 1:47 AM - Rahmat Gunawan
May 21, 2020, 1:33 AM - Stephanus Putra Nurdin